Topik: Masalah Perekonomian Indonesia
Judul: Mengurangi Permasalahan Kemiskinan di Indonesia
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Beberapa tahun terakhir ini, kemiskinan menjadi topik yang dibahas dan diperdebatkan di berbagai forum nasional maupun internasional. Fakta menunjukkan pembangunan yang telah dilakukan belum mampu meredam meningkatnya jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya negara-negara berkembang.
Diperkirakan ada yang kurang tepat dalam perumusan dan implementasi kebijakan untuk memberantas kemiskinan dan memberdayakan penduduk miskin. Selama ini kemiskinan lebih sering dikaitkan dengan dimensi ekonomi karena dimensi inilah yang paling mudah diamati, diukur, dan diperbandingkan. Padahal kemiskinan berkaitan juga dengan berbagai dimensi antara lain dimensi sosial, budaya, sosial politik, lingkungan (alam dan geografis). kesehatan, pendidikan, agama, dan budi pekerti. Menelaah kemiskinan secara multidimensional sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik ditengah-tengah masyarakat.
Penanggulangan kemiskinan perlu menjadi agenda kebijakan penting karena secara moral pemerintah harus mengemban tanggung jaawab sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang secara eksplisit memberi amanat kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara. Oleh karena itu, jika pemerintah melalaikan maslasah kemiskinan berarti pula pelanggaran terhadap konstitusi.
Indonesia menghadapi masalah yang cukup besar diberbagai bidang, baik bidang sosial ekonomi, kependudukan maupun lingkungan hidup. Semuanya ini akibat dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dampak dari berbagai kebijakan tersebut adalah semakin banyaknya penduduk miskin di Indonesia.
1.2 TUJUAN PENULISAN
Tujuan penulisan kali ini agar memberikan informasi kenapa Indonesia masih belum bisa menghilangkan kemiskinan sebagai permasalahan di Indonesia dan memberikan informasi bagaimana mengurangi kemiskinan di Indonesia.
BAB II
TINJAUAN LITERATUR
Kemiskinan memiliki konsep yang beragam. World Bank mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan ukuran kemampuan/daya beli, yaitu US $1 atau US $2 per kapita per hari.
Kemiskinan merupakan isu yang akan tetap relevan untuk dibahas karena telah menjadi agenda penting, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Secara konseptual kemiskinan diposisikan sebagai isu ekonomi dan isu sosial (Yustika, 2007).
Kemiskinan menurut Bappenas (2004) adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki dan perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarmya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi: terpenuhnya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penunahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.
Dalam pandangan Friedman, kemiskinan berarti ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial ini meliputi: (1) Modal produktif seperti tanah, alat produksi, perumahan, kesehatan. (2) Sumber keuangan. (3) Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama seperti koperasi, partai politik, organisasi sosial, jaringan sosial, pengetahuan dan keterampilan. (4) Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, dkk. 2004).
Menurut BPS (2003), komponen-komponen indeks kemiskinan manusia ada lima, yaitu: (1) persentase penduduk yang meninggal sebelum usia 40 tahun, (2) persentase buta huruf, (3) persentase penduduk yang tidak memiliki akses ke air bersih, (4) persentase penduduk yang jarak ke fasilitas kesehatan lebih dari 5 km, dan (5) persentase balita berstatus gizi kurang. Yang lebih memprihatinkan ternyata sumber kekayaan alam yang berlimpah bukan menjadi jaminan bahwa penduduknya juga akan kaya. Sebagai gambaran propinsi-propinsi yang terkenal dengan sumber kekayaanalamnya seperti Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Kalbar, Kalteng, dan Papua ternyata justru menempati rangking IKM yang rendah.
Penduduk Indonesia sebagian besar menggantungkan penghidupannya di sektor pertanian, yaitu sebesar 41,18 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang bekerja (BPS, 2009). Demikian pula dengan Jawa Timur yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini. Dari jumlah penduduk Jawa Timur yang bekerja, yaitu sebanyak 19.305.000 orang, 42,9 persen bekerja di sektor pertanian (BPS Jatim, 2009).
Sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani. Sehingga kesejahteraan petani harus menjadi perhatian karena pertanian merupakan sektor pendukung ketahanan pangan nasional. Strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia didasarkan pada argumentasi bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan akan dapat berkurang melalui mekanisme efek tetesan ke bawah (trickle down effect), namun program ini belum mencapai hasil yang diharapkan (Astuti dan Musiyam, 2009).
Banyak faktor yang mempengaruhi masih tingginya angka kemiskinan, terutama pada petani. Faktor kultur dan struktural kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Hasibuan, 1993).
Menurut Fukuyama (1995) modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian-bagian tertentu darinya. Modal sosial merujuk pada hubungan kepercayaan, kebersamaan dan pertukaran, aturan dan norma bersama, keterkaitan, dan jaringan di dalam masyarakat memungkinkan setiap anggota masyarakat melakukan tindakan kolektif (collective action) dan mengamankan sumber daya penting yang lain.
Data BPS dan Departemen Sosial (2003) menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang tergolong fakir miskin sebesar 42% pada tahun 2003 dan 41% pada tahun 2004. Hal ini berarti pada tahun 2003 ada 15,8 juta jiwa yang termasuk fakir miskin dari 37,4 juta jiwa penduduk miskin. Sementara itu pada tahun berikutnya ditemukan ada 14,8 juta jiwa fakir miskin dari 36,2 juta jiwa penduduk yang masuk kategori miskin.
Pemberdayaan merupakan suatu sistem pembangunan yang berorientasi pada manusia dengan mengedepankan azas partisipasi, jaringan kerja, kemandirian dan keadilan yang dalam prosesnya memberikan sesuatu kemudahan sehingga pada akhirnya dicapai kemajuan dan kemandirian.
Tantangan utama dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya di negara berkembang seperti di Indonesia dapat dilihat dari berbagai dimensi. Menurut Cepple Kurniadi Sumadilaga ada beberapa tantangan tersebut. Pertama, menjaga kegiatan ekonomi nasional yang pro rakyat agar dapat mendorong turunnya angka kemiskinan. Termasuk didalamnya telah menjaga kondisi ekonomi makro agar dapat mendorong kegiatan ekonomi riil yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan. Upaya menjaga inflasi agar tidak menurunkan daya beli masyarakat miskin. Kedua, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan gizi, termasuk keluarga berencana, serta akses terhadap infrastruktur dasar. Ketiga, melibatkan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan kapasitasnya sendiri dalam menanggulangi kemiskinan. Pengalaman menunjukkan bahwa melibatkan serta meningkatkan kapasitas mereka sebagai penggerak dalam penanggulangan kemiskinan terbukti sangat efektif. Keempat, belum berkembangnya sistem perlindungan sosial, baik yang berbentuk bantuan sosial bagi mereka yang rentan maupun sistem jaminan sosial berbasius asuransi terutama bagi masyarakat miskin. Kelima, adanya kesenjangan yang mencolok antar berbagai daerah. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang sangat berbeda antar daerah satu dengan lainnya.
BAB III
PEMBAHASAN
Kemiskinan sudah sejak lama menjadi masalah bangsa Indonesia dan hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda menghilang. Angka statistik terus saja memberikan informasi masik banyaknya jumlah penduduk miskin, yaitu sekitar 18 persen atau lebih-kurang 30 juta jiwa berada dibawah garis kemiskinan. Jumlah itu tentu saja bersifat dinamis, dalam arti masih sangat mungkin akan terjadi peningkatan mengingat kondisi perekonomian nasional masih belum stabil.
Sebelum kita bicara tentang permasalahan ekonomi nasional Indonesia, kiranya perlu kita ingat kembali masyarakat pokok, masalah dasar, dan masalah umum ekonomi yang dihadapi oleh setiap bangsa. Pada hakikatnya, masalah ekonomi bersumber dari adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut menyebankan terjadinya kelangkaan alat pemuas kebutuhan dan pada akhirnya menyebabkan mulculnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi kemudian dikenal dengan masalah pokok ekonomi. Kita juga mengenal tiga maslah dasar ekonomi.
Secara teoritis kemiskinan dapat dipahami melalui akar penyebabnya yang dibedakan menjadi dua kategori :
1. Kemiskinan Natural atau alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat terbatasnya jumlah sumber daya dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan patron-client, jiwa gotong royong dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.
2. Kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan struktural ini dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber,dan oleh karena itu dapat dicari pada strukur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena struktur sosial yang berlaku adalah sedemikan rupa keadaannya sehingga mereka yang termasuk ke dalam golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka kedalam suasana kemiskinan secara turun temurun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu, mereka hanya mungkin keluar dari penjara kemelaratan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.
Kemiskinan memiliki konsep yang beragam. World Bank mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan ukuran kemampuan/ daya beli, yaitu US $1 atau US $2 per kapita per hari. Sementara itu, BPS mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan,(poaerty line). Nilai garis kemiskinan yang digunakan untuk menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh seseordngr yaitu 21,00 kalori per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimurn non-makan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi: papan, sandang, sekolah, transportasi, sera kebutuhan rumah tangga dan individu.
Tabel 1
Batas Miskin, Persentase, dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia: 1976-2003
Masalah kemiskinan bukanlah hal yang baru di Indonesia. Meskipun demikian, masalah kemiskinan selalu aktual untuk dibahas. Walaupun telah berjuang puluhan tahun untuk membebaskan diri dari kemiskinan, kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa melepaskan diri dari belenggu kemiskinan ini.
Penanggulangan kemiskinan perlu menjadi agenda kebijakan penting karena secara moral pemerintah harus mengemban tanggung jawab sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang secara eksplisit memberi amanat kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara.
Di samping itu, saat ini penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan menjadi suatu keharusan bagi pemerintah, karena hal ini sudah menjadi komitmen global sejak dilaksanakan konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2000 yang telah menelorkan Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) untuk mencapai kesejahteraan penduduk tahun 2015. Di samping itu, banyak faktor penyebab tejadinya kelaparan seperti kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintahan, penggunaan Iingkungan yang melebihi kapasitas, diskriminasi dan ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia.3 Demikian juga terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga-harga pangan, menurunnya pendapatan ril dan tingginya tingkat pengangguran merupakan faktor utama penyebab terjadinya kelaparan.
Dalam pengertian yang sederhana kemiskinan dapat diterangkan sebagai kurangnya pemilikan materi atau ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu dalam arti yang lebih luas kemiskinan dapat meliputi ketidakcukupan yang lain seperti : rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesempatan kerja dan berusaha, keterbatasan akses terhadap berbagai hal, dan lain-lain. Dimensi kemiskinan, secara dinamis me-ngalami perubahan dengan mempertimbangkan aspek nonekonomi masyarakat miskin.
Pemberdayaan merupakan suatu sistem pembangunan yang berorientasi pada manusia, dengan mengedepankan azas partisipasi (participatory), jaringan kerja, kemandirian dan keadilan (equality) yang dalam prosesnya memberikan sesuatu kemudahan (akses) sehingga pada akhirnya dicapai kemajuan dan kemandirian. Proses pemberdayaan memerlukan tindakan aktif subyek untuk mengakui daya yang dimiliki obyek dengan memberinya kesempatan untuk mengembangkan diri sebelum akhirnya obyek akan beralih fungsi menjadi subyek yang baru. Karena proses tersebut didukung oleh faktor atau stimulus dari luar, maka subyek disebut sebagai faktor eksternal. Selain itu, faktor internal yang mementingkan tindakan aktif obyek atau masyarakat miskin sendiri juga merupakan prasyarat penting yang dapat mendukung proses pemberdayaan yang efektif.
Dalam pendekatannya, pemberdayaan terdapat antara lain dua aspek penting, yaitu partisipatif dan terdesentralisasi. Aspek partisipatif melibatkan masyarakat, khususnya kelompok sasaran dalam pengambilan keputusan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pemanfaatan hasil-hasilnya. Sedangkan aspek terdesentralisasi mementingkan penurunan wewenang pembuatan keputusan perencanaan dan pelaksana pembangunan kepada pemerintah desa yang terdekat dengan penduduk miskin. Penduduk miskinlah yang paling mengetahui usaha yang dapat mereka lakukan dan kebutuhan mana yang paling mendesak.
Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan secara umum dapat dipilah dalam 3 (tiga) kelompok , yaitu :
* Pertama kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peneingkatan pemerataan pembangunan dan penaggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam kerangka kebijaksanaan ini pula termasuk penciptaan ketentraman suasana sosial dan politik, penciptaan iklim usaha dan stabilitas ekonomi melalui pengelolaan ekonomi makro yang berhati-hati, pengendalian pertumbuhan penduduk dan pelestarian lingkangan hidup.
* Kedua kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan ekonomi kelompok sasaran. Kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan, khususnya masyarakat berpendapat rendah. Dalam hubungan ini, pendekatan pengembangan ekonomi rakyat yang paling tepat adalah melalui bentuk usaha bersama dalam wadah koperasi. Upaya peningkatan kemampuan sehingga menghasilkan nilai tambah setidak-tidaknya harus diadakan perbaikan akses, yaitu (1) akses terhadap sumber daya; (2) akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien, (3) akses terhadap pasar. Produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti bahwa penyediaan sarana produksi dan peningkatan keterampilan harus diimbangi dengan tersedianya pasar secara terus menerus; dan (4) akses terhadap sumber pembiayaan.
* Ketiga kebijaksanaan khusus menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. Kebijaksanaan khusus diutamakan pada penyiapan penduduk miskin untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Upaya ini pada dasarnya mendorong dan memperlancar proses transisi dari kehidupan subsisten menjadi kehidupan pasar. Penyiapan penduduk bersifat situasional sesuai dengan tingkat permasalahan dan kesiapan masyarakat itu sendiri. Peran tokoh masyarakat, termasuk aparat daerah yang paling dekat dengan masyarakat, menjadi amat penting dalam proses transisi. Bagian dari kebijaksanaan khususnya adalah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap kegiatan usaha penduduk miskin berupa jaminan kepastian usaha dan kemudahan akses, serta pembentukan lembaga yang memberi layanan kepada penduduk miskin. Kebijaksanaan ini dilaksanakan secara terpilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pendidikan. Hasil survei pada petani di 11 kabupaten dan kota di Jawa Timur rata-rata berpendidikan antara SDTT (Sekolah Dasar Tidak Tamat) hingga SLTP. Anak-anak mereka ratarata juga bersekolah hanya sampai antara SD hingga SLTP, adapun yang berkesempatan mengenyam pendidikan hingga SMU hanya sebagian kecil saja (terutama anak laki-laki).
Besarnya jumlah penduduk yang tidak mencapai tingkat pendidikan menengah dan tinggi dapat diduga berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang tidak serius dalam mengimplementasikan kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Dampaknya sangat sedikit penduduk miskin yang mampu untuk membiayai sekolah sampai tingkat SD sekalipun. Makin meningkatnya biaya pendidikan, sebagai akibat kurang tegasnya pemerintah dalam mengatur munculnya tambahan pungutan di level pendidikan dasar, dikhawatirkan akan makin mempersulit akses masyarakat miskin ini untuk memperoleh layanan pendidikan.
Kondisi pendidikan yang rendah disebabkan karena adanya anggapan masyarakat bahwa pendidikan tinggi tidak terlalu berguna karena pada akhirnya mereka juga akan terjun ke dunia pertanian yang tidak membutuhkan “ilmu sekolahan”.
Kebutuhan hidup masyarakat petani memang tergolong cukup sederhana dilihat dari pola makan dan gaya hidup. Tidak ada kehidupan yang terlihat mencolok. Bentuk rumah, misalnya, hampir seluruh gaya rumah sama, yang membedakan terkadang hanya luasnya saja. Perabotnya pun sangat sederhana, hampir semua memasak menggunakan kompor minyak dan tungku serta ada sebagian yang menggunakan kompor gas subsidi dari pemerintah.
Kebutuhan hidup masyarakat petani memang tergolong cukup sederhana dilihat dari pola makan dan gaya hidup. Tidak ada kehidupan yang terlihat mencolok. Bentuk rumah, misalnya, hampir seluruh gaya rumah sama, yang membedakan terkadang hanya luasnya saja. Perabotnya pun sangat sederhana, hampir semua memasak menggunakan kompor minyak dan tungku serta ada sebagian yang menggunakan kompor gas subsidi dari pemerintah. Makanan yang disantap setiap hari tidak menunjukkan kemewahan sama sekali.
Kehidupan petani memang sangat tergantung dari pendapatan mereka. Setiap harinya belum tentu memperoleh uang, karena waktu menerima pendapatan tidak pasti. Jika mereka hanya mengandalkan hasil pertanian, maka hasil yang didapatkan sangat berfluktuasi tergantung dari keberhasilan panen, cuaca, biaya produksi dan harga barang hasil produksi (apakah turun, normal atau naik). Jika kondisi buruk pendapatan petani bisa minus, artinya mengalami kerugian –uang yang digunakan untuk biaya produksi tidak kembali, bahkan terjerat Hutang.
Hasil diskusi melalui pendekatan in depth interview dan focus group discuss kepada ±250 petani di 11 kabupaten dan kota yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan bahwa harapan petani antara lain adalah: keberhasilan panen, kestabilan harga dan kelancaran input produksi. Asumsi dari ketiga keadaan tersebut adalah minimalisasi kerugian. Berbagai macam kendala dihadapi petani dalam rangka mewujudkan harapan mereka. Kendala-kendala tersebut yang pada akhirnya dapat menjadi penyebab kemiskinan Petani.
Secara umum, penyebab kemiskinan di Indonesia adalah malapraktik pembangunan akibat formulasi kebijakan ekonomi (sosial dan politik) yang salah. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diproduksi oleh pemerintah cenderung mendahulukan kepentingan pemilik modal dan sektor industri/jasa ketimbang pelaku ekonomi kecil dan sektor pertanian (Oktavianti, 2007).
Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan petani dilatarbelakangi oleh banyak hal, antara lain: kemampuan investasi petani yang rendah, ketergantungan petani, ketergantungan dana, dan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok rumah tangga petani.
Petani dalam berinvestasi disebabkan oleh beberapa masalah, antara lain: penguasaan teknologi pertanian yang terbatas, pengetahuan dan skill pertanian yang rendah, imperfect information, dan akses faktor produksi pertanian yang rendah. Hasil survei menunjukkan bahwa proses produksi pertanian sangat mengandalkan kondisi cuaca, luas lahan yang dimiliki dan ketergantungan terhadap pupuk-pupuk kimia serta berbagaimacam pertisida dan fungisida untuk memberantas hama.
Rendahnya pendidikan yang disandang oleh petani mempunyai kontribusi besar dalam masalah penguasaan pengetahuan, skill dan teknologi. Pendidikan petani antara SDTT (Sekolah Dasar Tidak Tamat) sampai SLTP, dan rata-rata mengenyam pendidikan SD. Rendahnya tingkat pendidikan mereka disebabkan oleh pandangan masyarakat yang tidak menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Oleh karena kesadaran berpendidikan yang rendah, akses untuk menguasai teknologi dan skill menjadi sangat sulit.
Selain itu, informasi berkaitan dengan harga, pasar, teknologi, iklim, dan sebagainyanya, sangat sedikit sekali dimiliki oleh petani. Lemahnya jaringan informasi yang dimiliki petani terhadap tanaman apa yang sedang diproduksi di daerah lain, juga menyebabkan kerugian pada petani. Hal tersebut dikarenakan barang pertanian akan melimpah jika sayur yang mereka tanam sama. Sehingga harga barang pertanian akan turun. Kondisi imperfect information semacam ini juga menimbulkan rendahnya akses input produksi kepada petani yang pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya kemampuan investasi petani.
Masalah-masalah yang menjadi penyebab ketergantungan petani antara lain: jiwa entrepreneur yang rendah, ketersediaan modal yang tidak memadai, moral hazard, serta lemahnya dukungan kelembagaan pertanian. Memang untuk membangun pertanian dibutuhkan mobilisasi rakyat perdesaan. Mobilisasi rakyat pedesaan sendiri menuntut adanya struktur ekonomi yang mendukung.
Ketergantungan dana dialami baik oleh petani maupun oleh dinas pertanian sebagai pendorong kemajuan pertanian dan kesejaheraan petani. Kondisi petani yang miskin modal dan rendahnya skill enterpreneur membuat keadaan petani pasif dan hanya menggantungkan pinjaman modal dari KUD atau lembaga keuangan bank dan non-bank.
Sedangkan ketergantungan dana dinas pertanian juga sangat terhadap alokasi anggaran dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kemajuan sektor pertanian dan kesejahteraan petani akan berimbas pada kinerja yang kurang maksimal. Sehingga output program yang dihasilkan tidak maksimal. Hal ini akan sangat berpengaruh pada nasib petani sebagai obyek yang sangat terkait dengan dinas pertanian.
Kebutuhan pokok sehari-hari, dengan tegas mereka menjawab “cukup”. Akan tetapi yang perlu diteliti adalah apakah ‘cukup’ berarti tidak hutang atau berarti ada sumber pendapatan ain untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut.
Temuan di lapang menunjukkan bahwa petani dapat memenuhi semua kebutuhan pokoknya adalah dari sumber pendapatan lain (pendapatan alternatif). Hal ini disebabkan karena sektor pertanian bersifat uncertainty. Kondisi serba tidak pasti –baik harga, pasar, panen, dan sebagainya- sehingga kondisi tersebut menyebabkan pendapatan petani dari sektor pertanian sangat rendah.
Kemiskinan secara simplistik dibatasi sebagai ketidakmampuan ekonomi— membawa dampak ikutan secara sosial, kultural dan politik. Kemiskinan ekonomi, sosial, kultural dan politik secara bersama-sama melahirkan satu kelas masyarakat, yaitu golongan masyarakat miskin yang terbelenggu serba ketidakmampuan aspek-aspek kehidupan secara saling terkait.
Pastilah penyebab kemiskinan bukan hanya rendahnya tingkat pendidikan. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan juga bukan semata-mata karena kemiskinan. Ada beragam kemungkinan penyebab problemproblem dalam inter-relasi kemiskinan dan pendidikan. Meskipun demikian, inter-relasi kemiskinan dan pendidikan penting dikaji secara mendalam karena, sejauh diletakkan hanya dalam koridor linear (dengan mengabaikan peran variabel-variabel lain seperti budaya), di sana tercermin problem saling-keterkaitan pada konteks yang lebih besar, yakni hubungan timbal-balik antara pendidikan dan masyarakat.
Untuk mengembangkan ekonomi kreatif diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu cendikiawan (kaum intelektual), dunia usaha dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar. Tanp;a kaloborasi ketiga emelen tersebut dikhawatirkan pengembangan ekonomi kreatif tidak berjalan selaras dengan rencana atau program yang telah disiapkan, karena akan terjadi saling tumpang-tindih. Hal ini dapat dicapai melalui mekanisme koordinasi yang baik melalui sebuah badan nasional untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang melibatkan ketiga aktor tersebut.
Kreativitas yang berbasis kemampuan individu sangat memungkinkan setiap orang untuk dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya, bahkan untuk orang lain. Seperti terlihat dalam batasan ekonomi kreatif berikut ini juga menunjukkan adanya peluang untuk membuka lapangan kerja.
Secara umum dalam pengembangan ekonomi kreatif terdapat 5 permasalahan utama yang menjadi pokok perhatian dalam rangka pengembangan industri kreatif untuk pencapaian tahun 2015, yaitu:
1. Kuantitas dan kualitas sumber daya insani sebagai pelaku dalam industri kreatif yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan serta pendidikan bagi insan kreatif Indonesia.
2. Iklim kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha di industri kreatif, yang meliputi sistem administrasi negara, kebijakan dan peraturan serta infrastruktur yang diharapkan dapat dibuat kondusif bagi perkembangan industri kreatif.
3. Kurangnya penghargaan/apresiasi terhadap insan kreatif Indonesia dan karya kreatif yang dihasilkan, terutama untuk menumbuhkan rangsangan berkarya.
Strategi pembangunan ekonomi yang mendasarkan diri pada pertumbuhan ternyata tidak berhasil memberikan kesejahteraan pada semua masyarakat. Strategi yang demikian condong menimbulkan munculnya kesenjangan karena ada kelompok yang makmur di satu sisi yang lain. Kondisi ini tercipta karena asumsi akan munculnya trickle down effect yang dibangun oleh para ekonom neoklasik ternyata tidak terjadi pada pembangunan di Indonesia.
Di dalam strategi pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, harapan terbesar diletakkan di pundak sektor mampu menjadi lokomotif perekonomian nasional untuk mencapai target-target pertumbuhan ekonomi.
Perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap usaha besar dalam menciptakan perrtumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangankerja selama ini, dalam beberapa hal, cukup dapat dipahami ketika pemerintah mengasumsikan bahwa keberhasilan pembangunan hanya akan terjadi apabila ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan dapat dicapai melalui industrialisasi dengan mengandalkan penarikan modal asing. Dalam hal ini asumsi yang dipakai adalah bahwa industrialisasi merupakan instrumen penting untuk mendorong terjadinya transisi ekonomi.
Mengingat berbagai keterbatasan penggunaan strategi pembangunan ekonomi yang didasarkan pada industrialisasi yang mengandalkan industri maka peran UKM dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan menjadi penting dalam mereduksi kemiskinan.
Amstrong dan Taylor (2000) menyebutkan 5 argumen yang relevan mengenai peran UKM dalam pembangunan ekonomi regional.
1. UKM mampu menciptakan lapangan kerja.
2. UKM memiliki kemampuan memunculkan industri-industri kecil baru lainnya yang bersifat fleksibel dan bervariasi serta memunculkan enterpreneur baru yang berani menanggung resiko.
3. UKM memiliki kemampuan mendorong terjadinya persaingan secara intensif antar UKM bahkan usaha besar serupa.
4. UKM mendorong inovasi.
5. UKM mampu meningkatkan hubungan industrial dan menyediakan lingkungan kerja yang baik dengan para buruhnya.
Alters dan Van Mark (1986) memandang bahwa UKM memiliki beberapa keunggulan, sehingga UKM sangat penting dikembangkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi regional. Keunggulan-keunggulan UKM tersebut adalah:
1. Mampu menampung tenaga kerja yang tidak tertampung di industri besar.
2. Memiliki pengaruh yang kuat dalam mendorong pertumbuhan UKM baru lainnya, kemunculan UKM yang baru ini dapat menciptakan kesempatan kerja baru.
3. Karena UKM sifatnya fleksibel, maka UKM mudah memunculkan inovasi.
4. Manajemen UKM hanya sederhana, sehingga mudah melakukan adaptasi terhadap perubahan pasar, produk, maupun lingkungan bisnis.
Unit Usaha dan Tenaga Kerja UKM dan UB di Sektor Industri
Manufaktur di Indonesia, 1998-2001
Ada berbagai kontribusi dan kelebihan UKM terhadap uPaya pengentasan kemiskinan. Namun, seringkali kita lihat beberapa fakta bahwa UKM belum mampumeningkatkan kesejahteraan para pelakunya. Dalam arti keberadaan UKM hanya sebatas sebagai suraiaal strategy kaum marjinal tanpa memberi peluang kepada mereka untuk melakukan mobilitas vertikal. Kondisi ini terjadi karena UKM di Indonesia masih diposisikan sebagai sektor yang marjinal. Termarjinalisasinya sektor UKM ini berkaitan dengan kurang berpihaknya Pemerintah terhadap UKM. Karenanya UKM masih terbelenggu oleh berbagai hambatan sehingga menjadikan UKM sulit untuk berkembang dan jadi andalan untuk mengatasi kemiskinan. Hambatan-hambatan terhadap perkembangan UKM di Indonesia antara alin disebabkan oleh kesulitan akses terhadap kredit, lemahnya pemasaran, tiadanya pelatihan, kurang berkembangnya koperasi dan sulitnya mencari bapak angkat.
Problema UKM tentang Modal
Untuk menjadikan UKM di Indonesia menjadi sektor andalan dalam mengatasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka harus dilakukan upaya untuk membantu UKM mengatasi berbagai persoalan yang menghambat perkembangannya sebagaimana sudah diuraikan di depan. Upaya tersebut tentu akanberhasil apabila pemerintah tidak memiliki political witl d,anstruteg Iu_ng tepat untuk membantu UKM. Kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk membantu UKM selama ini masih bersifat sektoral. Strategi kebijakan yang demikian tidak terelakkan mengakibatkan terjadinya ketumpungtit',aihan antar departemen dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut UKM maupun dalam tahap implementasinya. Sebagai akibatnyi, berb agai kebijakan Pemerintah yang dimaksudkan untuk memberdayakan UKM menjadi kurang berdampak secara significant terhadup upaya pemerintah untuk mengambangkan UKM.
Angka-angka jumlah penduduk miskin didukung data tentang rendahnya kualitas hidup. Tahun 2007, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 29,26%, meningkat dari 26,68% tahun 2005. Bayi yang proses lahirnya dibantu paramedis profesional justru turun, yakni 72,32% tahun 2006 dari 74,6% tahun 2005. Belanja rumah tangga untuk konsumsi makanan juga menurun, yakni 49,63% tahun 2007 dari 53,66% tahun 2005.
DAFTAR PUSTAKA
Satriawan, Bondan dan Henny Oktavianti. 2012. Upaya Pengentasan Kemiskinan pada Petani Menggunakan Model Tindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 13, Nomor 1, hlm. 96-112.
Arifien, Moch, Faturida dan Vitradesie Noekent. 2012. Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 13, Nomor 2, hlm.288-300.
Agus, Erwan. 2007. Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 3, hlm.295-324.
Hamzah, Asiah. 2012. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan di Indonesia: Realita dan Pembelajaran. Jurnal AKK, Volume 1, Nomor 1, hlm.1-55.
Sugiharsono. 2009. Sistem Ekonomi Kopersi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah?. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Volume 6, Nomor 1.
Sulhin, Iqrak. 2004. Kemiskinan, Kebijakan Negara dan Kenakalan Anak. Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3, Nomor 3, hlm.39-50.
Suryawati, Chriswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. JMPK, Volume 8, Nomor 3, hlm. 121-129.
2012. Pengembangan Ekonomi Kreatif Guna Menciptakan Lapangan Kerja dan Mengentaskan Kemiskinan dalam Rangka Ketahanan Nasional. Jurnal Kajian LEMHANKAS RI, Edisi 14.
Husen, Sharifuddin. 2011. Pengaruh Pengeluaran Agregat Dalam MEndorong Pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan Implikasinya pada Kesejahteraan Sosial. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, Nomor 1, hlm.130-158.
Hadiyanti, Puji. 2006. Kemiskinan dan Upaya Pemerdayaan Masyarakat. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 2, Nomor 1, hlm.33-46.
2008. Mengurai Benang Kusut Masalah Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 3, Tahun II.
Yuniarti, Desi. 2010. Fixed Effect Model pada Regresi Panel Dalam Pemodelan Persentase Penduduk Miskin, Volume 1, Nomor 2.
